Membangun Palu yang Inklusif: Antara Cita-Cita Partisipasi dan Ancaman Kesenjangan Sosial
News Palu– Di ruang kerjanya, Ketua DPRD Kota Palu, Rico Andi Djanggola, menyambut hangat kunjungan para pegiat Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND). Pertemuan pada Kamis lalu itu bukan sekadar formalitas belaka, melainkan sebuah ruang dialektika yang penting. Inti pembahasannya menyentuh persoalan mendasar: arah pembangunan Kota Palu pascabencana 2018 dan bagaimana seluruh elemen masyarakat harus terlibat untuk mencegah retaknya tubuh sosial oleh kesenjangan.
Pernyataan Rico Andi Djanggola yang menegaskan urgensi keterlibatan masyarakat bukanlah retorika kosong. Ia melihat partisipasi publik, termasuk kontrol konstruktif dari kelompok seperti LMND, sebagai oksigen bagi demokrasi lokal. “Konsistensi Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) dalam mengawal pembangunan perlu diapresiasi sebagai bentuk kontrol terhadap pemerintah,” ujarnya. Apresiasi ini menandai pergeseran paradigma, di mana DPRD tidak lagi memandang kritik sebagai ancaman, melainkan sebagai suplemen vital untuk merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Pertumbuhan Ekonomi yang Pincang: Kemajuan yang Meminggirkan
Namun, di balik optimisme tersebut, terselip keprihatinan mendalam yang diungkapkan oleh LMND. Ketua LMND Kota Palu, Husain Fitta, membeberkan sebuah paradoks. Data evaluasi mereka menunjukkan bahwa meski Palu tumbuh cepat pascabencana, pendorong utamanya adalah investasi swasta dan program pemerintah pusat. “Kota Palu tumbuh cepat setelah bencana, tetapi pertumbuhan yang hanya didorong oleh investasi swasta justru menimbulkan kesenjangan sosial,” tegas Husain.
Baca Juga: Wanita Bercadar Selundupkan Sabu Dalam Sarung Tangan ke Rutan Kelas IIA Palu
Apa yang disoroti LMND adalah gejala yang akrab di banyak daerah: pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif. Laju pembangunan fisik dan ekonomi, jika hanya diukur dari angka investasi dan proyek besar, seringkali buta terhadap nasib pelaku ekonomi akar rumput. Para pedagang kecil, nelayan, dan pekerja informal justru menemui diri mereka semakin terdesak, tersingkir dari pusat-pusat pertumbuhan baru yang mereka ciptakan. LMND dengan tegas mendiagnosis masalah ini: “Pembangunan Kota Palu saat ini masih bersandar pada logika modal, bukan kebutuhan rakyat.”
Kritik ini menyasar kebijakan pajak dan tata ruang yang dinilai belum berpihak pada masyarakat bawah. Ketika logika modal yang berkuasa, ruang hidup rakyat bisa tergusur untuk dijadikan pusat perbelanjaan atau kawasan komersial, sementara kebijakan fiskal mungkin lebih ringan bagi pemodal besar ketimbang beban yang ditanggung pelaku usaha mikro.
Pansus CSR: Solusi Konkret atau Sekadar Tambal Sulam?
Merespons kegelisahan tersebut, LMND tidak hanya datang dengan kritik, tetapi juga membawa solusi usulan. Mereka mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Corporate Social Responsibility (CSR) oleh DPRD Kota Palu. Gagasan ini lahir dari keprihatinan bahwa banyak perusahaan di Palu yang belum taat menyalurkan kewajiban sosialnya, padahal dana CSR seharusnya menjadi salah satu instrumen untuk menyeimbangkan dampak pembangunan dan meringankan beban masyarakat.
