News Palu – Persoalan lahan eks Hak Guna Bangunan (HGB) di kawasan Tondo–Talise, Kota Palu, kini masuk dalam agenda prioritas penanganan oleh Kementerian ATR/BPN. Langkah ini diambil menyusul tingginya eskalasi sengketa lahan yang terjadi selama bertahun-tahun, serta kebutuhan mendesak akan kejelasan status kepemilikan untuk mendukung pengembangan kawasan tersebut.
Kawasan Tondo–Talise sendiri merupakan salah satu wilayah strategis di Kota Palu yang direncanakan menjadi pusat pertumbuhan baru, khususnya untuk perumahan, pendidikan, dan perdagangan. Namun, status hukum lahan eks HGB yang telah habis masa berlakunya memicu konflik antara masyarakat, pemerintah daerah, dan sejumlah pihak swasta yang sebelumnya menguasai lahan tersebut.
Baca Juga : BREAKINGNEWS: SMA Negeri 5 Palu Bergejolak, Siswa Demo Tuntut Hak Ekstrakurikuler
Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN menyebutkan bahwa pihaknya telah mengirim tim khusus ke lapangan untuk melakukan inventarisasi dan validasi data kepemilikan atas lahan eks HGB tersebut. Upaya ini diharapkan menjadi dasar untuk mengambil keputusan penataan dan redistribusi lahan yang berkeadilan.
“Permasalahan lahan ini sudah lama menjadi keluhan masyarakat. Kami menempatkan penyelesaiannya sebagai agenda prioritas nasional agar ada kepastian hukum bagi semua pihak,” ujarnya.
Sinergi Penataan Lahan dan Sosialisasi untuk Stabilitas Daerah
Selain itu, Pemerintah Kota Palu juga dilibatkan dalam penyusunan rencana pemanfaatan lahan pasca penyelesaian status hukum, sehingga hasil penataan lahan dapat mendukung pembangunan infrastruktur dan ekonomi daerah. Pemerintah daerah diminta aktif mensosialisasikan proses penanganan ini kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman atau provokasi yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal.
Sejumlah tokoh masyarakat menyambut positif langkah pemerintah pusat ini. Mereka menilai penyelesaian status lahan eks HGB di Tondo–Talise akan membuka peluang pembangunan baru yang bisa meningkatkan kesejahteraan warga, asalkan dilakukan secara transparan dan mengedepankan kepentingan publik.
Dengan masuknya persoalan ini ke dalam agenda prioritas Kementerian ATR/BPN, diharapkan dalam waktu dekat akan ada kejelasan hukum yang mampu mengakhiri konflik berkepanjangan sekaligus mendorong percepatan pertumbuhan kawasan timur Kota Palu sebagai pusat ekonomi baru di Sulawesi Tengah.
