Hari Tani Nasional, Aliansi Masyarakat Sulteng Gelar Aksi di Tiga Titik Kota Palu
News Palu– Peringatan Hari Tani Nasional di Kota Palu, Sulawesi Tengah, diwarnai dengan aksi unjuk rasa besar-besaran yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Sulawesi Tengah. Ribuan massa turun ke jalan untuk menyuarakan persoalan agraria, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat adat maupun petani yang hingga kini dinilai belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.
Aksi berlangsung di tiga titik strategis Kota Palu, yakni Kantor ATR/BPN Sulteng, Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu (BBTNLL), serta Kantor Gubernur Sulawesi Tengah. Sejak pagi, massa aksi mulai berkumpul dan bergerak secara bergelombang menuju lokasi-lokasi tersebut dengan menggunakan kendaraan bak terbuka, mobil pikap, hingga sepeda motor.
Kekuatan Aliansi dari Berbagai Elemen
Unjuk rasa ini merupakan gabungan dari berbagai organisasi masyarakat sipil, mahasiswa, dan komunitas adat. Beberapa di antaranya adalah Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Sulteng, GMNI, WALHI, AMAN Sulteng, dan Serikat Perempuan. Selain itu, hadir pula perwakilan masyarakat dari sejumlah desa yang tengah menghadapi konflik agraria, seperti Desa Toviora, Dongi-dongi, Sigi, Tolitoli, dan Watutau Napu. Serikat Nelayan Teluk Palu serta AMAN Kamalisi juga turut memperkuat barisan aksi.
Kehadiran mereka mencerminkan bahwa persoalan agraria di Sulawesi Tengah bukanlah isu tunggal, melainkan problem struktural yang melibatkan petani, nelayan, hingga masyarakat adat yang wilayah hidupnya kerap terancam oleh investasi skala besar maupun kebijakan negara yang timpang.
Suasana Aksi dan Tuntutan
Sekitar pukul 15.00 Wita, massa aksi tiba di halaman Kantor Gubernur Sulawesi Tengah. Sambil membentangkan spanduk dan poster, mereka berorasi secara bergantian menyampaikan aspirasi. Isu utama yang diangkat adalah soal ketimpangan penguasaan lahan, kriminalisasi petani, perampasan tanah adat, serta ancaman ekologis akibat ekspansi industri ekstraktif.
Dalam kesempatan tersebut, Aliansi Masyarakat Sulteng menyerahkan 24 tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Tuntutan itu mencakup penyelesaian konflik agraria di desa-desa yang masih berlarut-larut, perlindungan wilayah adat, reforma agraria sejati, peninjauan ulang izin-izin perusahaan yang merampas ruang hidup rakyat, hingga jaminan kesejahteraan bagi petani dan nelayan.
Pesan Moral Hari Tani Nasional
Bagi massa aksi, Hari Tani Nasional bukan hanya seremonial belaka, melainkan momentum untuk mengingatkan pemerintah bahwa petani adalah tulang punggung bangsa. Namun ironisnya, mereka masih menghadapi ketidakpastian atas tanah, keterbatasan akses terhadap sumber daya, dan ancaman penggusuran.
“Petani bukan hanya penghasil pangan, mereka adalah penjaga kedaulatan bangsa. Negara harus hadir menyelesaikan konflik agraria dan melindungi hak-hak rakyat,” tegas salah satu orator dari KPA Sulteng dalam orasinya.
Menunggu Respons Pemerintah
Meski aksi berlangsung damai, massa aksi menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal tuntutan ini hingga benar-benar ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan segera membuka ruang dialog yang setara, transparan, dan berpihak kepada rakyat kecil, bukan hanya kepentingan korporasi.
Hari Tani Nasional tahun ini menjadi pengingat bahwa reforma agraria sejati masih menjadi pekerjaan rumah besar bangsa Indonesia, khususnya di daerah-daerah dengan potensi agraria yang kaya namun penuh konflik seperti Sulawesi Tengah.
