Wakil Wali Kota Palu Buka Seminar Analisis Indeks Ketimpangan Wilayah
News Palu – Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, SE., M.A.P, secara resmi membuka Seminar Akhir Dokumen Analisis Indeks Ketimpangan Wilayah Kota Palu, pada Senin (6/10/2025), bertempat di Ruang Rapat Bantaya, Kantor Wali Kota Palu. Kegiatan ini menjadi bagian penting dari upaya Pemerintah Kota Palu dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berbasis data akurat. Seminar tersebut dihadiri oleh perwakilan perangkat daerah, akademisi, lembaga riset, dan sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Imelda menegaskan bahwa pembangunan merupakan proses perbaikan yang berkesinambungan dan harus dilaksanakan secara terarah dengan memanfaatkan seluruh potensi sumber daya yang tersedia di wilayah.
“Pembangunan sejatinya tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memastikan pemerataan hasil pembangunan di seluruh wilayah. Pertumbuhan di satu daerah belum tentu menciptakan dampak yang sama di wilayah lain,” ujar Imelda.
Menurutnya, pembangunan wilayah harus diarahkan pada tiga pilar utama, yaitu pemerataan, pertumbuhan, dan keberlanjutan. Jika pemerataan tidak tercapai, maka akan timbul ketimpangan antarwilayah yang berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial, kesenjangan ekonomi, hingga ancaman disintegrasi sosial.
“Kesenjangan wilayah dapat menimbulkan persoalan sosial yang kompleks. Oleh karena itu, kita perlu memastikan bahwa pembangunan di Kota Palu berlangsung seimbang di seluruh kecamatan,” tambahnya.
Imelda juga menekankan pentingnya data dan informasi statistik kewilayahan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor. Data tersebut, katanya, akan menjadi tolok ukur capaian pembangunan sekaligus dasar dalam penyusunan rencana pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran.
Penyusunan Dokumen Indeks Ketimpangan Wilayah Tahun 2024 dilakukan melalui penjaringan data dari berbagai sumber dan disusun menggunakan pendekatan teknokratis yang melibatkan pemerintah daerah, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya.
“Ekspose hasil pelaksanaan seperti hari ini diharapkan mampu memberikan masukan yang konstruktif. Dengan demikian, dokumen ini benar-benar dapat menggambarkan kondisi nyata kewilayahan Kota Palu serta menjadi acuan dalam mengambil langkah strategis untuk mengatasi ketimpangan,” jelas Imelda.
Selain sebagai bahan evaluasi, dokumen ini juga diharapkan dapat menjadi instrumen perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif dan berkelanjutan.
Menutup sambutannya, Wakil Wali Kota mengajak seluruh pihak untuk berkolaborasi dalam mewujudkan pembangunan Palu yang inklusif dan berdaya saing.
“Semoga dokumen ini dapat dimanfaatkan sebagai panduan bagi seluruh perangkat daerah dan mitra pembangunan, agar pengelolaan pembangunan di Kota Palu semakin efisien, efektif, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
