Palu – Kanwil Kemenkum Sulteng memastikan setiap regulasi daerah tersusun terukur dan memiliki kepastian hukum. Untuk itu, Kanwil menggelar Rapat Fasilitasi Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Buol tentang Perubahan Perbup Nomor 4 Tahun 2024 mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (TPP). Kegiatan berlangsung pada Senin (24/10/2025) dan dihadiri perangkat daerah Kabupaten Buol.
Baca Juga: Pemuda 25 Tahun Ditangkap Saat Edarkan Sabu di Tatanga
Rapat dipimpin oleh Fandy Riyanto, Perancang Perundang-Undangan Ahli Madya. Ia menekankan pentingnya pematangan norma agar selaras dengan ketentuan perundang-undangan dan pedoman pengelolaan anggaran daerah. Fandy menyebut bahwa regulasi TPP PNS harus disusun secara objektif dan menggunakan variabel yang bisa diukur.
“Penyusunan TPP tidak boleh tergesa-gesa. Ranperbup harus memuat kejelasan prosedur, indikator kinerja, dan mekanisme evaluasi yang terukur agar pelaksanaannya tidak menimbulkan bias,” tegasnya.
Perwakilan Pemerintah Kabupaten Buol memaparkan kebutuhan penyesuaian TPP, termasuk unsur beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan kondisi daerah. Kanwil kemudian memberikan sejumlah catatan terkait penyelarasan norma, penyederhanaan pasal, dan penguatan akuntabilitas.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menegaskan komitmen Kanwil dalam memastikan kualitas regulasi daerah.
Baca Juga: Sekda Palu Buka Pembinaan Dharma Gita Palu Untuk UDG
“Regulasi mengenai TPP PNS menjadi instrumen penting dalam pengelolaan SDM aparatur. Karena itu, penyusunannya harus dilakukan dengan hati-hati, transparan, dan sesuai prinsip hukum,” jelas Rakhmat.
Ia juga menyampaikan bahwa Kanwil siap memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Buol untuk menghadirkan regulasi yang tidak hanya sah secara norma, tetapi juga bermanfaat bagi peningkatan kinerja birokrasi.
Rapat harmonisasi menghasilkan beberapa rekomendasi penting yang akan menjadi dasar penyempurnaan Ranperbup, terutama terkait struktur pemberian TPP dan mekanisme monitoring evaluasi.
