News Airmadidi – Presiden Prabowo Subianto secara resmi menetapkan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sebagai ibu kota politik Indonesia mulai tahun 2028. Langkah ini menandai babak baru dalam sejarah perjalanan bangsa, di mana pusat pemerintahan dan politik tidak lagi terpusat di Jakarta.
Keputusan penting tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang diundangkan pada 30 Juni 2025. Dengan aturan ini, pemerintah menegaskan komitmen untuk menjadikan IKN sebagai pusat aktivitas politik, administrasi, dan pemerintahan negara.
Latar Belakang Pemindahan Ibu Kota
Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN telah menjadi wacana sejak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Salah satu alasan utama adalah beban Jakarta yang terlalu berat sebagai pusat ekonomi, perdagangan, dan pemerintahan sekaligus. Jakarta menghadapi berbagai persoalan mulai dari kemacetan, polusi, hingga penurunan muka tanah.
Dengan menjadikan IKN sebagai ibu kota politik, Prabowo melanjutkan tongkat estafet pembangunan yang sudah dirintis sebelumnya. Hal ini diharapkan mampu mewujudkan pemerataan pembangunan serta memperkuat integrasi nasional.
Baca Juga : IKN Persiapan Pisah dari Kaltim, Patok Batas Wilayahnya Ini
Pusat Politik, Jakarta Tetap Jadi Pusat Ekonomi
Kendati ditetapkan sebagai ibu kota politik, peran Jakarta tidak serta merta hilang. Jakarta akan tetap difokuskan sebagai pusat bisnis, perdagangan, dan keuangan nasional. Dengan demikian, kedua kota memiliki peran yang saling melengkapi: IKN sebagai pusat politik dan pemerintahan, sementara Jakarta sebagai motor penggerak ekonomi.
“Dengan pembagian peran ini, kita ingin menghadirkan keseimbangan baru dalam pembangunan nasional, agar tidak terlalu Jawa-sentris dan lebih merata,” ujar salah satu pejabat Kementerian PPN/Bappenas yang terlibat dalam penyusunan kebijakan tersebut.
Dampak bagi Masyarakat dan Daerah
Keputusan menjadikan IKN sebagai ibu kota politik diperkirakan akan membawa banyak dampak, baik secara ekonomi maupun sosial. Daerah Kalimantan Timur akan mengalami peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur, dan penciptaan lapangan kerja baru.
Di sisi lain, masyarakat juga menaruh harapan agar pemindahan ibu kota ini benar-benar memberi manfaat nyata, bukan hanya simbol politik. Keberhasilan IKN sebagai ibu kota politik akan sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, tata kelola pemerintahan, serta komitmen keberlanjutan lingkungan.
